Tangani Banjir, Pj Bupati Lihadnyana Siapkan Peta Jalan Pembangunan Infrastruktur

Titipan program kerja itu disampaikan kepada Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati pemenang Pilkada Buleleng 2024, I Nyoman Sutjidra-Gede Supriatna di tengah-tengah acara diskusi Komunitas Jurnalis Buleleng di Gedung Kesenian Buleleng, Senin (23/12).

Salah satunya, yakni program penanganan banjir di Kota Singaraja. Dia menyampaikan telah menyusun peta jalan pembangunan infrastruktur 2022-2027 mendatang. Menurutnya hal mendasar dalam menangani banjir di sejumlah wilayah di Kota Singaraja sudah dikaji oleh dinas terkait. Lihadnyana mengungkapkan ada sejumlah persoalan yang memicu terjadinya banjir.

Masalah utama ada pada kesadaran masyarakat yang belum tertib mengelola sampah. Saluran-saluran drainase yang menjadi titik pemicu banjir tersumbat karena sampah. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Hal ini diinstruksikan lebih diintensifkan tahun-tahun mendatang.

“Yang terjadi adalah bukan hanya sampah rumah tangga, tapi furniture seperti kasur bisa dihanyutkan ke sungai. Kita maklumi mungkin mereka belum sadar. Pemerintah harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menggugah kesadaran ke depannya,” kata Lihadnyana. Masalah lainnya juga ada penyempitan saluran drainase di daerah hilir. Ada indikasi pencaplokan sempadan saluran air. Menurutnya masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan keberanian dan komitmen seorang pemimpin. 

Dia pun secara khusus telah menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng untuk mengkaji berulang kali penyebab banjir. Dinas Pekerjaan Umum diwajibkan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk selalu siaga selama musim banjir. “Tidak ada libur saat banjir, karena pelayanan publik tidak boleh berhenti,” tegasnya.

Lalu persoalan yang mengakibatkan banjir, dipetakan dan dibuatkan rancangan pembangunan dan perbaikan infrastruktur melalui peta jalan pembangunan infrastruktur 2022-2027 agar memenuhi mandatory spending 40 persen. Rancangan pembangunan infrastruktur ini pun harus tercapai untuk mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

“Ini hati-hati makanya saya buatkan peta jalan. Saya membuat ini agar ada satu arah yang jelas setiap tahun kita mengerjakan apa, target dan anggaran yang dihabiskan berapa,” imbuh pejabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.

Dipaparkan Pj Bupati Ketut Lihadnyana hingga tahun 2024 pemenuhan mandatory spending di bidang infrastruktur mencapai angka 28,40 persen. Tidak hanya infrastruktur, keberanian juga tercermin dalam pengelolaan anggaran. Untuk membangun Buleleng, dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dana Insentif Fiskal menjadi solusi inovatif. Terutama untuk mendukung program-program yang tidak tercover oleh APBD. “Bagi seniman, CSR bisa menjadi alternatif jika anggaran daerah tidak mencukupi. Perubahan hanya akan terwujud jika pemimpin memiliki keberanian untuk bertindak,” papar Lihadnyana. @ k23