OK Gas Optimis, JOSS 24 Realistis

Kedua paslon beradu gagasan dan argumen untuk membangun Buleleng. Perjuangan insentif guru dan kenaikan gaji perbekel menjadi pro dan kontra dalam debat yang bertemakan implementasi otonomi daerah di Kabupaten Buleleng ini.

Wacana memperjuangkan kenaikan insentif guru dan kenaikan gaji perbekel ini disentil Paslon nomor urut 1, I Nyoman Sugawa Korry (calon bupati) dan Gede Suardana (calon wakil bupati). Paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini memaparkan jika terpilih dan memenangkan Pilkada Buleleng, akan memperjuangkan insentif guru di Buleleng yang saat ini nihil.

Menurutnya, Buleleng yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dari kabupaten lain seperti Klungkung, Karangasem, Bangli dan Jembrana, bisa memperjuangkan insentif guru. Sugawa menyebut akan memperjuangkan insentif guru Rp 1-2 juta per bulan. “Kabupaten lain yang PAD lebih kecil saja bisa memberikan insentif gurunya Rp 1-Rp 1,2 juta per bulan kenapa Buleleng yang PAD Rp 500 miliar tidak bisa, ini kan soal komitmen saja dan kami ada di kubu optimis,” terang Sugawa ditemui usai debat.

Selain memperjuangkan insentif guru paket OK Gas (Sugawa-Suardana) ini juga akan menaikkan gaji perbekel di Buleleng hingga Rp 10 juta. Untuk memenuhi hal tersebut, akan dibuat skema dan terobosan untuk menaikkan PAD Buleleng. Bahkan tidak tanggung-tanggung paslon OK Gas merancang target PAD sebesar Rp 1 triliun. Target PAD tersebut naik hampir 100 persen dari PAD Buleleng saat ini sebesar Rp 493,32 miliar di tahun 2024.

Kenaikan target itu disebut Cabup Sugawa Korry sangat memungkinkan melihat potensi optimalisasi pendapatan Buleleng melalui digitalisasi yang mencegah kebocoran pendapatan. Selain juga dampak dari trisula investasi yakni rencana pembangunan Bandara Bali Utara, pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang dan pengembangan Pelabuhan Sangsit. Trisula investasi ini pun diyakini Sugawa akan berdampak besar pada peningkatan PAD Buleleng.

“Iklim investasi di Buleleng kurang kondusif, sehingga harus bangun bandara, Pelabuhan Celukan Bawang dan juga industri pertanian. Ini adalah simpul-simpul investasi yang bisa mendongkrak PAD,” ungkap politisi Partai Golkar Bali ini didampingi Cawabupnya Gede Suardana.

Sementara Paslon nomor urut 2, I Nyoman Sutjidra (Cabup) dan Gede Supriatna (Cawabup) langsung menyangkal pernyataan paslon Ok Gas. Menurut paket Jengah Optimis Sukseskan Sutjidra-Supriatna 2024 (JOSS 24) ini, target PAD Buleleng yang dipasang Rp 1 triliun masih sangat meragukan. Terlebih target itu harus menunggu Bandara Bali Utara, selesai dulu.

“Kita harus realistis untuk menentukan target PAD Buleleng. Kami terkejut juga mendengar jumlah Rp 1 triliun itu, apakah masih menunggu bandara dulu baru bisa tingkatkan PAD yang pembangunannya lima tahun belum tentu selesai. Saya kurang tahu perhitungannya dari mana. Kita harus realistis, karena tahun depan harus sudah mulai bekerja, memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Sutjidra. Cawabup Supriatna menambahkan soal wacana memperjuangkan insentif guru dan perbekel. 

Menurutnya insentif guru di Buleleng sempat diberikan. Namun tahun 2022 lalu terhenti karena alasan tertentu. Dia pun setuju ke depannya jika insentif guru akan diperjuangkan untuk diberikan kembali. Hanya saja nominal yang dijanjikan paslon Ok Gas kembali dibantah dan diragukan. Menurut Supriatna nominal Rp 1-2 juta per bulan itu harus dikaji kembali karena dinilai cukup besar. Politisi asal Desa/Kecamatan Tejakula, Buleleng ini menyebut nominal yang dijanjikan akan lebih masuk akal jika dalam hitungan per tahun.

“Kami juga sudah hitung dengan keberadaan 6.000 lebih guru di Buleleng kalau Rp 1 juta per bulan sama dengan Rp 155 miliar per tahun kita habiskan APBD untuk bayar insentif saja. Bukan kami tidak peduli tetapi kami hanya ingin mengajak calon pemimpin Buleleng memahami kondisi APBD Buleleng dengan berpikir dan memberikan janji yang realistis,” sentil Supriatna.

Menurutnya, jumlah itu akan membengkak karena saat ini pemerintah sedang membuka formasi PPPK yang jumlahnya juga ribuan orang. Hal ini juga harus diantisipasi, karena sejauh ini belum ada kejelasan terkait gaji PPPK baru akan ditanggung dari Dana Alokasi Umum (DAU) pusat atau sharing anggaran yang separuh dibebankan kepada pemerintah daerah. Sedangkan untuk kenaikan gaji perbekel juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sebab kondisi Buleleng berbeda dengan kabupaten lain di Bali. Buleleng daerah terluas di Bali memiliki 129 desa. 7 k23